Pilpres kali ini kembali mencuatkan polemik terkait utang pemerintah yang melonjak dari sekitar Rp1.300 triliun (awal 2008) menjadi Rp1.700 triliun (Maret 2009).

Selain itu, yang juga menjadi sorotan publik adalah pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) diambil dari utang luar negeri. Padahal, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dua kali pada Maret dan Oktober 2005, jaring pengaman pun dibuat sebagai kompensasi untuk warga miskin lewat program BLT.

Pemerintah memang telah membantah kabar tersebut, termasuk mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun menjadi 32%, lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi contoh rasio utang negara maju seperti Jepang yang mencapai 217%,Amerika Serikat (AS) 81,2%,dan Inggris 61%. Bagi pemerintah, utang Indonesia “masih aman”. Seakan tak perlu cemas atas dampak utang, pemerintah pun berani berutang dengan bunga antara 10,5–11,75% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga utang swasta (8–10%) atau tingkat bunga yang bisa diperoleh negara maju (3–4%).

Lebih dari 40 tahun lalu,Francis X Cavanaugh, ekonom AS terkenal, dalam bukunya The Truth about The National Debt,Five Myths and One Reality (1966), mempertanyakan kebenaran asumsi tentang dampak negatif utang luar negeri dengan menyebutnya sebagai mitos. Dari “lima mitos yang menakutkan tentang utang”, menurut pemikiran Cavanaugh itu, dua di antaranya relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Dalam buku itu yang disebutkan pertama kali adalah “mitos bahwa utang yang besar akan membebani anak cucu”.

Padahal, menurut Cavanaugh, tidak selalu harus demikian,sebab kita tidak dapat menentukan dalam jumlah berapa utang itu benar-benar menjadi beban dan pada jumlah berapa tidak dianggap beban. Kutipan dari Walter Russel yang diajukan Cavanaugh bahwa utang di AS dan Inggris telah berusia 300 tahun dan, berbeda dengan pendapat umum, utang itu tidak menghancurkan kedua negara tersebut, bahkan “On the contrary, sinking deeper into debt, first Britain and than United States created most dynamic societies the world has ever known,”(Los Angeles Times,17/1/1993),tentu saja bukan contoh yang berlaku umum.

Baik AS maupun Inggris serta negaranegara industri lain di masa lalu umumnya meminjam dana dari sumber-sumber dalam negeri mereka sendiri karena memang ada akumulasi modal yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam dari wilayah jajahan mereka. Saat ini pun hampir semua negara industri terhitung sebagai negara pengutang yang dari segi jumlah nominal sebagian berutang lebih besar dibandingkan negara–negara berkembang pengutang berat.

Memang,dari sudut cash flow jelas berbeda. Bagi penganut neoliberalisme, yang biasanya menyuarakan kepentingan kelompok kapitalis, utang bisa menunjukkan bonafidenya seorang pengusaha atau sebuah negara. Sebab, ketika seseorang atau sebuah negara masih diberi utang, berarti dia masih dipercaya dan dianggap mampu membayar kembali utangutangnya sehingga merupakan suatu kebanggaan bila utang yang diterima semakin besar. Hal ini yang sering kita dengar dari para pejabat pemerintah, terutama di zaman Orde Baru, sekembalinya dari perundingan dengan negaranegara anggota CGI.

Usulan agar Indonesia meminta penghapusan (sebagian) utang luar negerinya oleh kelompok ini dianggap akan menurunkan kredibilitas negara.Padahal, bagi Indonesia yang perekonomiannya dilanda krisis berat sejak pertengahan 1997, permintaan tersebut, termasuk oleh insider kelompok kreditor seperti yang pernah diungkapkan Hubert Neiss semasa menjadi pejabat di IMF, dinilai cukup layak. Lagipula, hal tersebut pernah mempunyai beberapa preseden, termasuk penghapusan utang luar negeri Indonesia di masa awal Orde Baru. Rupanya, citra Indonesia sebagai “anak manis” (good boy) yang selama 30 tahun lancar membayar cicilan utang luar negeri berikut bunganya ingin tetap dipertahankan.

Berbicara tentang dampak utang luar negeri pada (kebanyakan rakyat) Indonesia saat ini dipastikan menyengsarakan. Sebab, kewajiban membayar utang yang demikian besar memperlambat proses recovery sosial-ekonomi. Betapa tidak? Indikator utama ekonomi makro dalam hubungannya dengan kemampuan membayar kembali utang luar negeri, yang selama ini dijadikan alasan untuk memuji-muji Indonesia sebagai “anak manis” dan “contoh keberhasilan”, terbukti banyak yang dikaburkan. Jutaan manusia di negaranegara berkembang pengutang berat seakan dirampas kesempatannya memperbaiki hidup karena pemerintah mereka harus mencicil utang luar negerinya. Betapa tidak?

Menurut hitungan, Indonesia yang kita cintai ini setiap harinya harus “menabung” minimal USD40 juta untuk mampu mencicil utang ketika jatuh tempo. Melihat kenyataan ini, banyak yang sewot dan karena itu seperti halnya German Watch menganjurkan pengemplangan utang karena: ”Selama setiap hari puluhan ribu anakanak di negara berkembang mati kelaparan serta sebagian besar rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan, selama itu pula uang mereka sebaiknya dipakai untuk membeli makanan, bukan untuk mencicil utang luar negerinya.

” Dalam satu hal, penulis sependapat dengan Cavanaugh yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu cemas dengan mitos “ancaman asing”, yang seolah-olah akan menolak memberikan utang atau mengancam (lewat para investornya) untuk hengkang dari bumi Nusantara. Yang juga perlu dikritisi adalah kesan seakan-akan Indonesia tidak bisa hidup tanpa bantuan asing (baca: utang luar negeri). Semua itu, tampaknya, sengaja dimitoskan pihak asing agar utang luar negeri menjadi benar-benar bagian dari pemulihan ekonomi Indonesia.

Padahal, apa yang dikenal dalam teori ekonomi internasional sebagai “Fisher Paradox” berdasarkan tulisan Profesor Fisher (1993) menemukan hal sebaliknya.Fisher mengemukakan bahwa negaranegara pengutang besar yang terpaksa melakukan net transfer untuk mencicil utang dan berbarengan dengan itu mengalami kemerosotan dalam daya beli dari penghasilan ekspornya, jelas, mengalami situasi yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang dilakukan negaranegara ini, semakin besar nilai utang luar negeri yang menumpuk.

Indonesia, menurut perhitungan dari data utang terbaru, termasuk negara yang saat ini berada dalam situasi “Fisher Paradoks”.

sumber : http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/4718-dampak-buruk-utang-bukan-mitos.html

 Beragam pemberitaan terkait kasus Prita Mulyasari vs.Rumah Sakit Omni seakan sudah seperti kacang goreng di layar kaca. Kasus ini merembet menjadi isu penyuapan, penangkapan, bahkan pencopotan jabatan. Jika dipandang dari sudut yang berbeda, yang kita dengar hanyalah yang tampak di permukaan. Menilik keluh kesah Prita dalam suratnya, semua kejadian ini berawal dari kebijakan pelayanan kesehatan yang buruk dan sistem yang turut andil di dalamnya.

 Tulisan ini akan memaparkan apa dan bagaimana konsep Islam di masa kekhilafahan mengatur masalah pelayanan kesehatan. Dari sini kita dapat membandingkan perbedaan sistem saat ini dan sistem di era kekhilafahan dalam mengatur pelayanan kesehatan.

Islam memandang kesehatan sebagai bagian dari hak dasar manusia. Kebutuhan akan kesehatan tak ubahnya seperti kebutuhan akan pangan. Rasulullah bersabda,

 Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya, aman jiwa, jalan dan rumahnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya (HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).

 Perhatian yang besar terhadap masalah kesehatan telah ditekankan sejak masa kenabian. Rasulullah SAW.  pernah ditemui oleh 8 orang dari Urainah yang hendak bergabung menjadi warga negara Khilafah di kota Madinah. Saat itu, kedelapan orang tersebut dalam keadaan sakit. Rasulullah lantas meminta mereka dirawat di dekat kawasan penggembalaan ternak milik Baitul Mal di Dzi Jidr arah Quba’ sampai sehat dan pulih kembali. Ketika dihadiahi seorang dokter oleh Muqauqis, Raja Mesir, beliau meminta dokter tersebut segera memberikan pengobatan kepada seluruh warga Madinah secara gratis ¹.

 Konsep rumah sakit di masa kekhilafahan digagas oleh khalifah Al Walid bin Abdul Malik (705-715 M), dari dinasti Umayyah. Konsep rumah sakit ini memang bukanlah satu-satunya di dunia, sebelumnya sudah ada rumah sakit Hotel Deu Lyon dan Hotel Deu Paris di Eropa². Akan tetapi, Islamlah yang memperkenalkan rumah sakit berstandar tinggi untuk pertama kalinya. Pada awal kejayaan Islam, tepatnya pada era kekuasaan Harun Ar-rasyid (786 M-809 M), dibangun rumah sakit Baghdad. Kemudian rumah sakit Bimaristan oleh Nuruddin di abad XI M. Sampai abad XIII, telah telah tersebar rumah sakit-rumah sakit di sepanjang jazirah Arab hingga ke Cordoba, Spanyol ³.

 Standar yang tinggi terlihat dari pelayanan kesehatannya yang tidak membedakan warna kulit, status sosial, dan agama.  Britannica Encyclopedia menyebutkan:

 The Arabs established hospitals in Baghdad and Damascus and in Córdoba in Spain. Arab hospitals were notable for the fact that they admitted patients regardless of religious belief, race, or social order².

 Baik pasien yang kaya maupun yang miskin, yang arab maupun non-ajami, seluruhnya mendapat pelayanan yang setara. Tak ada pemisahan bangsal antara pasien kaya dan pasien kurang mampu. Yang ada hanyalah pemisahan bangsal laki-laki dan perempuan. Dokter perempuan melayani pasien perempuan, dokter pria melayani pasien pria⁴.

 Untuk pertama kalinya pula, rumah sakit Islam menerapkan pencatatan penyakit pasien, atau yang sekarang lebih dikenal dengan rekam medis. Rumah sakit Islam juga berfungsi untuk menempa tenaga-tenaga kesehatan sebagaimana rumah sakit pendidikan pada masa kini. Mahasiswa kedokteran di era kekhilafahan belajar di rumah sakit Islam dan tinggal di asrama yang disediakan di dalam kompleks rumah sakit ⁴.

 Dokter dan perawat berasal dari semua agama. Hanya dokter-dokter yang memenuhi kualifikasi yang diperbolehkan bekerja di rumah sakit. Khalifah Al-Mughtadir  pada era Abbasiyah memerintahkan dokter istana, Sinan Ibn Thabil, untuk menyeleksi 860 dokter yang ada di Baghdad. Abu Osman Sa’id Ibnu Yaqub menyeleksi dokter-dokter di Damaskus, Makkah, dan Madinah⁴.

 Kesehatan merupakan salah satu bidang di bawah divisi pelayanan masyarakat (Mashalih an-Nas)⁵. Pembiayaan rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Dokter dan perawat digaji oleh khalifah⁴. Dananya diambil dari Baitul Maal dari pos harta kepemilikan negara (kharaj, jizyah, harta waris yang tidak dapat diwariskan kepada siapapun, dan lain-lain) dan pos harta kepemilikan umum (hasil pengelolaan sumber daya alam, energi, mineral, tanah, dan sebagainya)¹. Pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak hanya diterapkan saat kekhilafahan mencapai puncak kejayaannya, melainkan sudah diterapkan sejak awal kemunculan rumah sakit Islam⁴.  

 Di masa sekarang, kesehatan dianggap sebagai suatu komoditas yang layak diperjualbelikan. General Agreement on Trade Service menegaskan bahwa kesehatan kini telah menjadi jasa komersial ⁶.  Jika ingin sakit, Anda harus siap dengan tabungan yang besar. Hal ini jauh bertentangan dengan prinsip yang dianut pada masa kekhilafahan. Pelayanan kesehatan tidak ditujukan untuk meraih nilai materi, tetapi ditujukan demi mendapat ridla Allah semata.

 Selama enam abad lebih, Khilafah memberi teladan bangsa-bangsa lain dengan sistem pelayanan kesehatannya yang paripurna. Sungguh, ini membuktikan bahwa sistem Islam sejak dahulu telah memiliki pola pengaturan yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam hal kesehatan. Lantas, apa yang kini menjadikan kita berkiblat pada sistem lain?

 ¹         Utsman, Muhammad, & Abdurrahman, Yahya. 2009. Kebijakan Kesehatan di Masa Khilafah, (online), (http://pro-syariah.blogspot.com/2009/02/kebijakan-khilafah-di-bidang-kesehatan.html, diakses Juni 2009).

²         Britannica Online Encyclopaedia. Hospitals, (online), (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/272626/hospital, diakses Juni 2009).

³         Arafa, Hossam. 2000. Hospital in Islamic History, (online) (http://members.tripod.com/worldupdates/newupdates10/id119.htm, diakses Juni 2009).

⁴         Republika.  18 Maret, 2009. Bimaristan, Konsep Ideal Rumah Sakit Islam.

⁵         Hizbut Tahrir. 2009. Manifesto Hizbut Tahrir. 

⁶         Sinclair, Scott, & Otto, Jim Grieshaber. 2002. WTO Services Treaty Expanding into Public Services and Domestic Regulation, Areas Thought Off-limits to International Trade Agreements, (online), (http://www.policyalternatives.ca/editorials/2002/03/editorial338/?pa=A2286B2A, diakses Juni 2009)

Acara yang diselenggarakan oleh MHTI DPD II Malang Raya dalam rangka menguak liberalisasi dibalik program Kesehatan Reproduksi Remaja ini menghadirkan 2 pembicara. Pembicara yang pertama yaitu Dr Mika Rahmadiana dan yang kedua adalah Nur Maulidya. Dalam paparannya, pemateri yang sekarang bekerja di RSB Pemkot Malang ini, menjelaskan tentang pengertian dewasa atau remaja itu sendiri berdasarkan Medis dan berdasarkan Islam. Selain itu beliau juga menjelaskan arti kedewasaan yang diajarkan oleh syara’ adalah manusia yang berkepribadian Islam yang mana pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan Islam.Di akhir pemaparannya beliau berpesan, “Dewasa siapa takut!!!, Dan jadilah remaja pejuang Islam yang tangguh”, kata beliau.

Setelah pemaparan yang pertama usai, acara dilanjutkan dengan pemutaran film yang berjudul “Potret Remaja Buram vs Remaja Berprestasi n Syar’I”. Film yang berdurasi sekitar 15 menit ini disambut dengan gelak tawa para peserta dikarenakan dalam salah satu adegan di film tersebut ditampilkan remaja Barat yang berbahasa Jawa. Disamping itu juga digambarkan remaja buram yang menuai nestapa disebabkan pergaulannya yang menyimpang dari ajaran Islam. Di akhir tayangan tersebut ditampilkan nasyid dengan artis Shoutul Khilafah berjudul “Seruan Mulia” yang mengajak kepada seluruh remaja untuk meninggalkan gaya hidup jahiliyah dan berganti dengan gaya yang sesuai dengan versi Islam.

Acara demi acara berlanjut dengan pemaparan pemateri yang ke-2 dengan materi “Be Smart Muslimah With Syari’ah”. Diawal-awal penjelasannya beliau memberikan data-data remaja saat ini yang berada di titik nadhir mengerikan. Dimana 1,5 juta remaja Jatim dilaporkan mengidap HIV/AIDS, 13ribu lebih menjadi pengguna narkoba suntik, 28,5% remaja telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan jumlah angka aborsi yang semakin meningkat tajam dari tahun ke tahun dan yang paling mengkhawatirkan pelakunya adalah remaja akibat kehamilan yang tidak diinginkan(KTD). Trainer yang masih tercatat sebagai mahasiswi Universitas Brawijaya ini juga menjelaskan secara detail tentang liberalisasi KRR yang saat ini gencar di sosialisasikan di tengah-tengah remaja SMP-SMA, diantaranya pemakaian kondom, setia pada pasangan dsb. “Kalau  program KRR sudah disosialisasikan mengapa masih ditemukan banyak sekali angka aborsi?” katanya. Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa yang salah dari mereka? Dan siapa yang harus bertanggung jawab?.

Ulasan berikutnya dilanjutkan dengan menganalisa para penggagas Kespro, sudah memberikan solusi apa tidak? Sebenarnya gagasan kespro ini, menurut Tini Hadad (ketua Yayasan Kesehaan Perempuan) dilatarbelakangi oleh banyaknya angka kematian ibu dan bayi, juga banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak reproduksi perempuan seperti kasus perkosaan dalam perkawinan, perjodohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, paksaan terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi, dan berbagai bentuk diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan.

Gagasan kespro ini pertama kali dipopulerkan oleh International Conference On Population and Development (ICPD)/Konfeensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan yang berlangsung 5-13 September 1994 di Kairo. Dan definisi kespro menurut mereka adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial yang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksi. Sasaran program ini tentunya bukan hanya perempuan yang menikah tetapi remaja putri juga harus memahami konsep kespro ini. Oleh karena itu, pendidikan seks bagi remaja menjadi program yang harus direalisasikan. Tak hanya dari orang tua, akan tetapi juga pendidikan di sekolah. Pengetahuan remaja tentang seks yang masih kurang ditambah dengan faktor informasi yang keliru seputar mitos seks, VCD porno, situs porno di internet dll, akan membuat pemahaman dan persepsi anak tentang seks menjadi salah. Padahal tujuan pendidikan seks ini adalah agar remaja menyadari bahwa pemegang kendali utama tubuh kita adalah diri kita sendiri bukan orang tua, pacar, atau teman dari berbagai paksaan yng menyangkut tubuh dan jiwa kita.

Pada faktanya pelaksanaan pendidikan seks pada remaja justru memarakkan seks bebas itu sendiri. Bagaimana tidak, program pendidikan seksual yang komprehensif tidak hanya mencakup fakta-fakta biologis, tapi juga menyuguhkan informasi dan ketrampilan praktis kepada para pemuda mengenahi berkencan, hubungan seks, dan penggunaan kontrasepsi, tuturnya. Hal inilah salah satu penyebab adanya program kondomisasi, yang mana kondom dibagikan ke remaja secara gratis, dan tentu saja tidak bisa disalahkan kalau perzinahan akan semakin bebas.

Dalam akhir pemahasannya beliau menjelaskan konsep kespro dalam Islam. Islam adalah agama yang mampu menjadi pemecah segala problem kehidupan, termasuk didalamnya adalah kesehatan. Islam mengajarkan konsep hidup yang benar yaitu keyakinan yang kuat menempatkan Allah sebagai pencipta dan pengatur hidup manusia. Dia melengkapi hidup kita dengan seperangkat aturan yang terbaik yaitu Islam. Inilah konsep hidup yang benar dan harus ditanamkan pada remaja. Sedangkan pergaulan bebas adalah bentuk pelanggaran dalam Islam, hubungan seks diluar nikah menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan memunculkan rentetan persoalan baru, kata beliau. Beliau juga mengajak peserta untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya pegangan hidup.

Setelah pemparan materi acara dilanjutkan dengan outbond dan tadabur  yang dipandu oleh tim remaja MHTI Malang, para peserta sangat antusias sekali dengan outbond kali ini, karena selain outbond peserta juga diajak jalan-jalan mengelilingi area kebun the Wonosari. Outbond ini bertujuan untuk mengajarkan kepada remaja agar ketika melakukan segala aktvitas selalu disertai dengan “Ruh” dalam artian untuk selalu terikat dengan aturan dan laranganNya. Setelah outbond peserta diajak untuk sholat berjamaah, istirahat dan makan siang. Acara yang berlangsung mulai jam 8 sampai jam 2 siang ini diakhiri dengan bincang-bincang bareng MHTI. Salah satu peserta bahkan ada yang bertanya “Kalau program KRR yang disosialisasikan pemerintah saat ini tidak benar, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan?” dan pemateripun menjawab “Agar kita selalu menjadikan Islam sebagai pemecah segala masalah dan mensosialisasikannya kepada remaja yang lain unuk kembali kepada syari’ah  Allah dan berjuang bersama untuk menegakkan syari’ah itu dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah…Allahu Akbar!!!.

]]> http://mhtimalang.wordpress.com/2009/06/10/remaja-bicara-cinta-dan-kesehatan-reproduksi/feed/ 0 Arek Ngalam yo!! http://mhtimalang.wordpress.com/2009/06/10/serang-masjid-puluhan-muslim-thailand-terbantai-dalam-sholat-magrib/ http://mhtimalang.wordpress.com/2009/06/10/serang-masjid-puluhan-muslim-thailand-terbantai-dalam-sholat-magrib/#comments Wed, 10 Jun 2009 03:18:08 +0000 Arema for Khilafah http://mhtimalang.wordpress.com/?p=48 ]]> BANGKOK (SuaraMedia News) – Para ekstrimis yang membawa senjata api diperkirakan telah membantai setidaknya 10 orang dan melukai 12 lainnya di sebuah masjid di selatan Thailand dalam sebuah sergapan yang terjadi di wilayah tersebut, menurut polisi.

Para militan tersebut menembakkan senjata mereka kepada orang orang yang beribadah ketika sholat Maghrib di propinsi Narathiwat yang memang sedang bergejolak. Seorang Imam lokal juga dilaporkan meninggal.

Tiga serangan lain di Narathiwat minggu ini juga menyebabkan tiga orang lain meninggal.

Lebih dari 3700 orang meninggal selama lima tahun kekacauan di propinsi yang banyak dihuni Muslim di Thailand Selatan.

“Mereka menembakkan senjata mereka secara membati buta kepada sekitar 50 orang di dalam Masjid,” seorang ofisial polisi yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan pada AFP.

Dia menyatakan bahwa sekitar lima orang bersenjata memasuki Masjid di distrik Cho-ai-rong melalui pintu belakang, namun Kolonel Parinya Chaidilok, juru bicara tentara menyatakan bahwa hanya terdapat dua orang bersenjata yang menyerang Masjid tersebut dengan cara memasuki masjid dari pintu yang berbeda.

Chaidilok juga menyatakan bahwa 10 orang tewas di tempat kejadian, dan sisanya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, 12 orang korban mengalami luka parah dan dalam kondisi kritis.

Dia juga menambahkan bahwa identitas orang yang menyerang Masjd tersebut masih tidak diketahui namun sepertinya para penyerang tersebut berusaha terlihat agar pihak keamanan Thailand yang bertanggung jawab. Atau mungkin memang pemerintahan Thailand yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, karena bukan rahasia lagi bahwa pemerintah Thailand tidak pernah akur dengan umat Muslim yang merupakan minoritas di daerah tersebut.

“Mereka berusaha membuat kami yang melakukan serangan tersebut, karena Muslim tidak mungkin menembak di dalam Masjid. Namun hal itu sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh militer,” kilah Chaidilok.

Serangan tersebut terjadi di tengah kekerasan yang terjadi di propinsi tersebut minggu lalu.

Satu jam sebelumnya, militan yang dicurigai menembak mati mata mata di distrik Rangae dan beberapa tentara dilaporkan terluka oleh ledakan bom di distrik Rueso, kantor berita Reuters melaporkan.

Minggu lalu dua orang terbunuh dalam serangan lain oleh militan dalam propinsi tersebut.

Pada serangan sebelumnya di wilayah tersebut, di perbatasan Malaysia, otoritas Thailand menyalahkan Muslim sebagai biang kerusuhan.

Namun mereka sepertinya menarget orang yang akan bekerjasama dengan pemerintah Bangkok, atau mengusir penduduk Buddha dari wilayah tersebut dan mendirikan negara Islam.

Thailand menggabungkan tiga wilayah selatan – Narathiwat, Yala dan Pattani – pada 1902, namun mayoritas penduduk lainnya adalah Muslim dan berbicara dengan dialek Melayu, berbeda dengan penduduk Buddha yang berbicara dengan bahasa Thailand di banyak bagian di negara tersebut.

Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri Thailand, minggu lalu membela penanganan pemerintahnya dalam krisis di Selatan.

Pemerintah menyetujui bahwa pada bulan April mereka akan memperpanjang peberlakuan peraturan darurat selama tiga bulan di wilayah tersebut, meskipun janji dari Abhisit untuk membatalkan rencana tersebut pada Januari.

Pemberontakan terakhir di kesultanan etnis Malaysia dimulai pada Januari 2004 ketika para pejuang menyerang markas tentara, menewaskan empat tentara. (bk/bbc/ajz) Dikutip oleh www.suaramedia.com

Dengan rahmat Allah swt serta kobaran semangat sang rektor,
Imam Suprayogo, serta para dosen dan karyawan yang ada,
kampus ini telah berganti nama 4 kali,
dari mulai Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel Surabaya di Malang,
kemudian dalam berjalannya waktu berubah menjadi
IAIN Sunan Ampel Malang.
Kemudian pada tahun 1999 berubah nama menjadi STAIN
(Sekolah Tinggi Agama Islam) Malang.
Setelah perubahan ini kemudian pada tahun 2002 kampus ini
berubah lagi menjadi UIS (Universitas Ibnu Sina) tidak lama
kemudian karena menjalin hubungan dengan Sudah maka kampus ini
berubah nama menjadi UIIS (Universitas Islam Indonesia Sudan).
Kemudian pada tahun 2005 kampus ini berubah lagi menjadi
UIN Malang sampai dengan pada tahun 2008.
Kemarin, Rabu 27 Januari 2009 kampus ini berubah lagi
menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim.

Jika diperhatikan, Syaikh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Era Walisongo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Kekuatan penyebaran Islam oleh wali songo ini terus mengokoh menjadi kekuatan/institusi politik yang mengemban Islam.

Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225H atau 12 November tahun 839M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan ini berstatus institusi politik Islam setelah Kerajaan Ternate menjadi Kesultanan Ternate dengan Sultan pertamanya Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486. Kerajaan lain yang menjadi representasi Islam di Maluku adalah Tidore dan kerajaan Bacan. Selain itu, berkat dakwah yang dilakukan kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Papua yang memeluk Islam. Institusi Islam lainnya di Kalimantan adalah Kesultanan Sambas , Pontianak , Banjar , Pasir, Bulungan, Tanjungpura, Mempawah, Sintang dan Kutai. Di Sumatera setidaknya diwakili oleh institusi kesultanan Peureulak, Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Palembang. Adapun kesultanan di Jawa antara lain: kesultanan Demak yang dilanjutkan oleh kesultanan Jipang, lalu dilanjutkan kesultanan Pajang dan dilanjutkan oleh kesultanan Mataram. Sementara Cirebon dan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Di Sulawesi, Islam diterapkan dalam institusi kerajaan Gowa dan Tallo, Bone, Wajo, Soppeng dan Luwu. Sementara di Nusa Tenggara penerapan Islam di sana dilaksanakan dalam institusi kesultanan Bima.

Setelah Islam berkembang dan menjelma menjadi sebuah institusi maka hukum-hukum Islam diterapkan secara menyeluruh dan sistemik. Hal ini nampak dalam bidang peradilan dengan diterapkannya hukum Islam sebagai hukum negara yang menggantikan hukum adat yang telah dilaksanakan di Aceh (Samudera Pasai). Demikian pula di Banten, hukuman terhadap pencuri dengan memotong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri dan seterusnya berturut-turut bagi pencurian senilai 1 gram emas telah dilakukan di Banten pada tahun 1651-1680 M di bawah sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian pula, Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum rajam terhadap puteranya sendiri yang bernama Meurah Pupok yang berzina dengan isteri seorang perwira. Sultan berkata: ‘mati anak ada makamnya, mati hukum kemana hendak dicari”. Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai UUD Islam bernama Kitab Adat Mahkota Alam. Sultan Alaudin dan Iskandar Muda memerintahkan pelaksanaan kewajiban shalat lima waktu dalam sehari semalam dan ibadah puasa secara ketat. Hukuman dijalankan kepada mereka yang melanggar ketentuan.

Dalam bidang ekonomi Sultan Iskandar Muda mengeluarkan kebijakan riba diharamkan. Menurut Alfian, deureuham adalah mata uang Aceh pertama. Istilah deureuham dari bahasa Arab dirham. Beratnya 0,57gram kadar 18 karat diameter 1 cm, berhuruf Arab di kedua sisinya. Selain itu di Kesultanan Samudera Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297/1326) telah mengeluarkan mata uang emas yang ditilik dari bentuk dan isinya menunjukkan hasil teknologi dan kebudayaan yang tinggi. Secara umum di wilayah-wilayah Kesultanan Nusantara juga berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang (syarikah mufawadhah) dan sistem commenda atau kepemilikan modal (arab: qirad, mudharabah, mugharadhah). Berbagai hukum tersebut adalah bagian hukum perekonomian Islam. Ini menunjukkan diterapkannya sistem ekonomi Islam pada masa kesultanan-kesultanan di Nusantara.

Dalam bidang hubungan luar negeri, TW Arnold menyebutkan bahwa Sultan Samudera Pasai III, Sultan Ahmad Bahian Syah Malik az-Zahir cucu dari Malikus Saleh menyatakan perang kepada kerajaan-kerajaan tetangga yang non Muslim agar mereka tunduk dan diharuskan membayar jizyah atau pajak kepada kerajaan.

Dalam bidang keluarga dan sosial kemasyarakatan, Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan bahwa Malikus Saleh melaksanakan perintah yang dianjurkan ajaran Islam seperti merayakan kelahiran anaknya dengan melakukan akikah dan bersedekah kepada fakir miskin, mengkhitankan anaknya dan melakukan tata cara penguburan mayat mulai memandikan, mengkafani, sampai menguburkannya. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari menulis buku Kitabun Nikah yang khusus menguraikan tentang fikih muamalah dalam bidang hukum perkawinan berdasarkan fikih mazhab syafi’i. Kitab ini telah dicetak di Turki. Uraian singkat kitab ini dijadikan pegangan dalam bidang perkawinan untuk seluruh wilayah kerajaan.

Dalam bidang pertanahan, terutama tentang hak pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari telah menjelaskan ketentuannya dalam kitab Fathul Jawad yang isinya memuat ketentuan fikih yang diantarannya ihyaul mawat. Dalam pasal 28 UU Sultan Adam Kerajaan Banjar, dijelaskan bahwa tanah pertanian yang subur di daerah Halabiu dan Negara adalah dibawah kekuasaan kerajaan. Karena itu, tidak boleh seorangpun melarang orang lain menggarap tanah tersebut kecuali memang diatas tanah itu ada tanaman atau bukti lainnya bahwa tanah itu sudah menjadi milik penggarap terdahulu. Ketentuan ini memang sesuai dengan ketentuan fikih Islam yang menyatakan bahwa tanah liar atau tanah yang belum digarap adalah dibawah kekuasaan raja (negara) dan siapa saja yang menggarapnya adalah yang memilikinya. Dengan demikian nampak jelas bahwa Islam dan syariatnya sudah menyatu dan terimplementasi secara menyeluruh dan sistemis.

Dengan demikian, jika amanah besar yang diemban oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim beserta 8 wali yang lain sebagaimana tersebut, maka sudah seharusnya kampus besar Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berupaya mengarahkan setiap program dan kebijakan kampus pada perkembangan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara kaaffah sebagaimana yang dibawa oleh para wali tersebut, baik dari sisi pemikiran, aturan serta perasaannya berlandaskan Islam. Sehingga output kampus besar ini benar-benar mampu menjadi Agent of Change harapan masyarakat kelak, yang nantinya menjadikan Islam tidak sekadar sebagai bahan ritual semata yang menghasilkan kejumudan berfikir serta membosankan, namun mereka menjadikan Islam sebagai solusi dalam setiap problematika kehidupannya, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertanahan, pertahanan,dan lain-lain. Wallahu A’lam.

A. Makna Pendidikan Gratis

Akhir-akhir ini ada iklan menarik di televisi. Bagi kita dan masyarakat, iklan itu sangat menggiurkan, yaitu iklan sekolah gratis. Iklan yang diperankan oleh Cut Mini dan kawan-kawannya, seolah-olah ingin mengangkat derajat pendidikan masyarakat di Indonesia. Karena akhir-akhir ini keinginan masyarakat Indonesia untuk melanjutkan sekolah semakin menurun, karena tingginya biaya masuk sekolah.

Ada yang mengartikan pendidikan gratis adalah tidak membayar uang sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi. Ada pula yang mengartikan pendidikan gratis hanya meliputi biaya operasional sekolah.
Pengertian Wajar Dikdas gratis versi pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), hanya mencakup biaya operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun.

Sedangkan biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah masih dibebankan pada orangtua murid. Dalam PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa pemerintah hanya menanggung biaya operasional sekolah seperti uang sekolah, gaji guru, dan sebagainya.

Dasar pelaksanaan pendidikan gratis di Indonesia menurut Bambang Sudibyo adalah UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Di Indonesia menurut pemerintah yang saat ini yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis antara lain Sumatera selatan, Sulawesi tenggara, Kalimantan timur, Jawa barat, dan DKI Jakarta.

Dengan adanya kenaikan BOS, lanjutnya, maka semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Mendiknas kemudian mencontohkan, DKI Jakarta masih membatasi pendidikan gratis untuk sekolah negeri, tetapi di Jawa Barat dan Kalimantan Timur sudah melaksanakannya untuk sekolah negeri maupun swasta.

Dari dana BOS yang diterima sekolah wajib menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah.

Untuk mendorong semangat daerah untuk melaksanakan pendidikan gratis minimal untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), Mendiknas telah meminta daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) Pendidikan Gratis untuk mengatur sanksi pada sekolah yang tidak memberikan pendidikan dasar (dikdas) secara gratis.

Program penyediaan bantuan beasiswa bagi siswa SD yang kurang mampu diharapkan menjadi bagian dari realisasi kebijakan pendidikan pro rakyat yang direalisakan melalui penyelenggaraan pendidikan gratis dan perbaikan infrastruktur.

Terkait pendidikan gratis, pengamat pendidikan Prof Dr Said Hasan Hamid dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menyatakan , seharusnya tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri dalam kewajiban pemerintah menanggung biaya pendidikan. Perbedaan hanya berdasarkan orang tua siswa yang mampu dan yang tidak mampu.

Perhitungan biaya pendidikan sebagaimana yang dikemukakan dalam dokumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk alokasi dana bagi setiap sekolah. Bagi siswa yang tidak mampu langsung diberikan setiap tahun langsung ke rekening sekolah, tidak perlu melalui prosedur khusus seperti BOS tetapi setiap tahun sekolah harus mengajukan permohonan, ujarnya.

Jika di suatu sekolah terdapat siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu maka sekolah harus menghitung biaya dari kedua kelompok itu dan pemerintah memberikan dana untuk kelompok siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Untuk pendidikan menengah, ujarnya pola pembiayaan yang berlaku untuk pendidikan dasar dapat diterapkan. Meskipun demikian, untuk pendidikan menengah umum seharusnya terbagi dalam dua jalur yaitu mereka yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi dan mereka yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi.

Untuk pendidikan menengah kejuruan maka pemerintah sepenuhnya menanggung biaya pendidikan. “Tentu saja pemerintah dapat bekerjasama dengan dunia industri yang akan menggunakan tenaga kerja tamatan sekolah menengah kejuruan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan. Mungkin pula dunia industri hanya akan memberikan dana bagi sejumlah siswa yang akan mereka rekruit nantinya,” katanya.

Wajar 9 tahun seharusnya tetap menjadi program pendidikan prioritas pemerintah. Bersamaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar menjadi 100 persen bersamaan dengan itu pemerintah harus berupaya keras meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan wajar 9 tahun.

B. Estimasi Anggaran yang Dibutuhkan Dalam Pendidikan Gratis

Pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pendidikan gratis tingkat menengah membutuhkan dana sekitar 4,2 trilyun. Sedangkan salah satu kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten Sidrap untuk menyelenggarakan pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas membutuhkan anggaran kurang lebih 7 miliar.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto pernah menjelaskan bahwa perkiraan kebutuhan biaya operasional per siswa per tahun untuk SD sebesar Rp 1.109.000, sedangkan untuk SMP sebesar Rp 1.595.000. Setiap tahun, pemerintah membutuhkan biaya Rp 29.790 triliun untuk 26.862.332 siswa SD, namun hanya mampu menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 6,823 triliun.
Sedangkan untuk SMP, pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp 14,379 triliun bagi 9.015.069 siswa. Namun dana yang disediakan untuk BOS baru Rp 3,191 triliun. Maka ada kekurangan dana sebesar Rp 22,967 triliun untuk SD dan Rp 11,188 triliun untuk SMP.
Sementara itu, hasil penghitungan yang dilakukan oleh pakar pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Abbas Gazali, menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan dana Rp 157 triliun untuk melaksanakan Wajar Dikdas 9 tahun secara gratis.

Dalam menetapkan anggaran sebesar Rp 157 triliun ini, pemerintah harus menghitung kapasitas fiskal dan kemampuan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk menghitung jumlah SDM yang memenuhi standar pendidikan dan jumlah siswanya. Berdasarkan berbagai dasar perhitungan tersebut, kita dapat memproyeksikan kebutuhan yang diperlukan SDM, sarana dan prasarana serta bahan dan alat yang habis pakai.

Estimasi biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan untuk SD/MI sebesar Rp 38,3 triliun untuk tahun 2008 dan Rp 45,2 triliun untuk tahun 2009. Sedangkan estimasi biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan untuk SMP/MTs Rp 21,7 triliun untuk tahun 2008 dan Rp 26,4 triliun untuk tahun 2009.

Estimasi biaya operasional bahan habis pakai dan alat aus pakai serta pemeliharaan di SD/MI sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun 2008 dan Rp 15,6 triliun untuk tahun 2009. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp 7,6 triliun pada tahun 2008 dan Rp 8,4 triliun pada tahun 2009. Sementara itu, guna biaya investasi guru dan tenaga kependidikan tingkat SD/MI Rp 1,5 triliun pada tahun 2008 dan Rp 1,6 triliun pada tahun 2009. Sedangkan estimasi biaya investasi guru dan tenaga kependidikan tingkat SMP/MTs sebesar Rp 730 miliar pada tahun 2008 dan Rp 930 miliar pada tahun 2009.

Estimasi biaya investasi sarana dan prasarana SD/MI sebesar Rp 21,4 triliun pada tahun 2008 dan Rp 24,9 triliun pada tahun 2009. Total dana yang diperlukan agar Wajar Dikdas bisa gratis adalah Rp 137 triliun pada tahun 2008 dan Rp 157 triliun pada tahun 2009. Dana tersebut di luar buku, transportasi, uang saku dan seragam sekolah.

Bila kita mengacu pada perhitungan Abbas ini, jelas pemerintah harus bekerja keras menaikkan anggaran pendidikan hingga Rp 157 triliun. Padahal pemerintah baru sanggup mengalokasikan anggaran Rp 62 triliun pada tahun 2009. Maka butuh waktu, keseriusan dan komitmen yang kuat dari para pemangku jabatan di negara ini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota, bila ingin melaksanakan amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan bangsa.

Wakil Ketua Komisi X DPR Mujib Rahmat mengatakan anggaran pendidikan tahun 2009 naik menjadi Rp 62 triliun, lebih besar dari prediksi Rp 51 triliun. Kenaikan anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk BOS yang tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 4,6 triliun. Bahkan Wajar Dikdas menjadi fokus utama APBN 2009 dan dimasukkan dalam UU APBN secara tertulis, di mana Pemda wajib menutup kekurangan anggaran dari APBN.
Mendiknas Bambang Sudibyo pun ikut memberikan angin segar untuk wajah pendidikan Indonesia di tahun 2009. Mendiknas dengan tegas menyatakan bahwa pada tahun 2009, seluruh SD Negeri di Indonesia sudah bebas dari biaya operasional.

Dasarnya, karena pada tahun 2009 pemerintah menaikkan BOS sebesar 50 persen dan menaikkan gaji guru sebesar 15 persen pada tahap pertama. Dana BOS tahun 2008 sebesar Rp 11 triliun akan dinaikkan menjadi Rp 15 riliun pada tahun 2009. Bagi pemerintah, dana BOS tersebut memang belum ideal, tetapi sudah relatif signifikan, khususnya untuk tingkat SD.

Dengan demikian jelas bahwa biaya pendidikan itu sangat besar atau tidak mungkin murah apalagi gratis, terutama untuk pendidikan bermutu. Masalahnya ialah siapa yang membiayai pendidikan itu? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana mekanismenya dalam kenyataan bahwa sebagian besar warga negara dalam kondisi kurang mampu secara ekonomis? Apabila diterapkan prinsip pendidikan sebagai komoditas dengan proses transaksi, bagi kalangan kurang mampu, pendidikan dirasakan sangat mahal karena berada di luar jangkauan kemampuan ekonominya. Dalam situasi seperti ini, pendidikan harus mampu menjangkau seluruh warga negara sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing pemegang kepentingan (stakeholder) yaitu peserta didik, orang tua, dan masyarakat pada umumnya.

Maka ada kemungkinan untuk menutupi dana pendidikan sedemikian banyaknya Pemerintah akan mengandalkan bantuan berupa hutang. Apalagi barusan Indonesia menjadi tuan rumah sidang tahunan ADB. Pasti Indonesia akan mendapat bantuan lagi dari ADB. Walaupun bantuan itu ditujukan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi global, bisa saja pemerintah mengalihkan alokasi dana tersebut ke anggaran pendidikan demi suksesnya program pendidikan gratis.

C. Respon Masyarakat dan Muatan Politis di balik Pendidikan Gratis

Janji pendidikan gratis yang mulai diiklankan sejak masa tenang Pemilu ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Masyarakat mulai mengangankan agar anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan hingga tamat SMP. Walaupun masyarakat secara umum tidak mengetahui jika ada maksud di balik pendidikan gratis. Kata gratis bagi masyarakat Indonesia merupakan kramat, karena selama ini kebanyakan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga ketika kesempatan pendidikan gratis muncul maka harus dimanfaatkan dengan baik.

Sebagian kalangan masyarakat juga ada yang bersikap apatis terhadap pelaksanaan pendidikan gratis. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan BOS yang tidak terealisasi dengan maksimal. Di tambah lagi penyimpangan dalam pelaksanaan program BOS tidak mendapat sanksi. Selain itu dalam program BOS terkait dengan pendanaan, banyak sekali terjadi kekurangannya. Bahkan program BOS sama sekali tidak bisa digunakan untuk mengakses pendidikan  yang merata di masyarakat. Pelaksanaan program BOS hanya untuk memenuhi komitmen global (framework EFA).

Banyak kalangan menilai bahwa wacana yang disosialisasikan pemerintah berkaitan dengan pendidikan gratis dikhawatirkan hanya untuk memetik popularitas secara politis. Kita mengetahui, pendidikan gratis ini berkembang ketika pemerintah mencabut subsidi BBM yang akan dialihkan kepada pendidikan dan bidang-bidang yang lain. Pengalihan dana kompensasi tampaknya akan dimanfaatkan untuk memetik popularitas karena dana kompensasi dikemas sebagai bagian dari kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Munculnya iklan pendidikan gratis di televisi semakin menguatkan adanya muatan politis di balik iklan pendidikan gratis yaitu kepopuleran partai Demokrat agar bisa memenangkan Pemilu presiden juni mendatang.

D. Ada Apa Di Balik Program Pendidikan Gratis?

Wacana pendidikan gratis yang digulirkan oleh Pemerintah  sebenarnya tidak lepas dari program EFA (Education For All). Program EFA ini terakhir dilaksanakan di Dakar, Sineagal tanggal 26-28 April 2000, untuk menindaklanjuti dan evaluasi program EFA di Jomtien Thailand 1990. Sekitar 180 negara menyetujui untuk meraih kualitas dasar EFA pada tahun 2015, termasuk Pemerintah Indonesia.

EFA adalah aliansi global antara negara-negara dan berbagai mitra pembangunan untuk

menjamin adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Latar Belakang EFA:

1. Negara kurang maju pada umumnya berasal dari negara yang padat penduduknya, luas wilayahnya, kondisi perekonomian buruk, rawan konflik, tertinggal teknologi, dan mayoritas muslim.
2. Menurut Negara Maju, hal ini disebabkan kebodohan yang mengakibatkan lemahnya negara kurang maju dalam mengelola pemerintahannya, SDM dan SDA yang dimiliki. Sehingga negara ini harus mendapatkan perhatian lebih
3. Bila permasalahan ini tidak diatasi, akan menjadi petaka menurut persepsi sistem kapitalis dengan asumsi: Bila jumlah penduduk dunia semakin banyak berkorelasi pada melonjaknya pemenuhan kebutuhan hidup (tidak terbatas), di sisi lain alat-alat pemenuhan kebutuhan/SDA ketersediaanya terbatas (Teori malthus).

Pada waktu konferensi di Dakar Sineagal, Negara-negara yang menjadi peserta konferensi berkomitmen, sebagai berikut:

1. Memobilitas dengan kuat komitmen politik nasional, internasional untuk EFA, mengembangkan rencana aksi nasional dan mempertinggi secara signifikan investasi dalam pendidikan dasar.
2. Memastikan perjanjian dan partisipasi masyarakat dalam formulasi, implementasi dan monitoring strategi perkembangan pendidikan

Isi framework Aksi Dakar sebagai berikut:

1. Keharusan memperbaiki hasil pendidikan, termasuk siswa dan bangunan fisik sekolah juga kualitas lulusan yang melanjutkan studinya
2. Perbaikan tujuan khusus seperti materi, guru yang berkualitas dan pengawasan sistem dengan ketat
3. Perbaikan kualitas sistem, termasuk di dalam stndar tempat, pengawasan dan kontrol infrastruktur

Sedangkan hal-hal yang dilakukan dalam Proses pencapaian target EFA di Indonesia, sebagai berikut:

1. Setelah UU No 20/2003, revisi Pendidikan disahkan, lalu dirumuskan rencana strategis (RENSTRA 2005/2009) dan rencana aksi EFA nasional pada 2004-2005 tentang program, pendekatan, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target EFA ke depan pada tahun 2015.
2. Tahun 2004, dibentuk BNSP untuk menetapkan standar-standar pendidikan
3. Tahun 2005, DPR dan DPRD telah menyetujui peningkatan yang sangat besar dalam pengeluaran masyarakat dalam pendidikan terutama untuk EFA

Agar aksi EFA berjalan sukses di Indonesia, usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara:

1. Menghilangkan biaya bagi orang tua dan masyarakat melalui
   1. Meningkatkan dukungan untuk biaya operasional sekolah (BOS) untuk mengganti kebutuhan pembiayaan sekolah.
   2. Bantuan khusus pada sekolah untuk membeli buku-buku teks bagi ananak dari keluarga miskin.
   3. Transfer biaya kondisional pada keluarga sangat miskin yang dapat memastikan anak-anak mereka mengikuti sekolah secara reguler.
2. Membangun lebih banyak fasilitas pendidikan melalui :
   1. Membangun sekolah-sekolah ekstra dan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan
   2. Membangun tipe sekolah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pelaksanaan dan Evaluasi EFA di Indonesia dan negara lainnya, dibimbing oleh Bank Dunia, Negara-Negara Pendonor, ADB, dan organisasi NGO.

Sedangkan EFA untuk tingkat kejuruan lebih diperluas dengan harapan bisa meningkatkan HDI (Human Development Indeks) manusia Indonesia. Karena Indonesia menjadi negara yang tertinggal dalam kompetisi ekonomi global. Hal ini disebabkan perusahaan Indonesia kekurangan tenaga terdidik. Banyak buruh-buruh pabrik yang tidak terasah skillnya. Oleh karena itu pemerintah lebih menggalakkan program SMK dari pada SMA. Harapannya adalah bisa meningkatkan lulusan yang qualified skillnya atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Bahaya EFA yang harus kita sadari sebagai umat Islam adalah bahwa Indonesia hanya akan dijadikan sebagai tenaga buruh, walaupun dia hanya lulusan SMP, yang terpenting lulusan tersebut punya Skill. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, para lulusan tentu tidak akan berminat untuk melanjutkan pendidika tinggi lagi. Sedangkan anak-anak pintar yang bersekolah di SBI yang mempunyai rangking 10 besar akan mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di luar negeri, yang memungkinkan ketika mereka pulang dari luar negeri otaknya akan dicuci untuk menjadi antek-antek negara kapitalis. Jika kondisinya demikian Indonesia selamanya akan ada di posisi negara berkembang, karena hanya menyediakan tenaga buruh bagi negara-negara maju. Indonesia akan tetap didorong untuk menjadi negara agrikultural dan tidak akan pernah menjadi negara industri, karena mutu pendidikan Indonesia hanya untuk mencetak tenaga buruh saja.

Sebenarnya wacana pendidikan gratis yang akhir-akhir ini juga berkembang tidak lain juga bertujuan untuk memenuhi target EFA. Karena pada tahun 2015 semua negara yang menyetujui framework EFA harus berhasil mewujudkan tujuan program EFA.

E. Pembiayaan Pendidikan Dalam Khilafah

Pendidikan gratis versi Pemerintah Indonesia, sangat jauh dengan pendidikan versi dari kehilafahan Islam. Karena dari segi visi maupun misinya juga tidak sama. Jika pendidikan gratis versi pemerintah Indonesia bertujuan agar mencetak tenaga buruh walaupun hanya lulusan SMP, minimal jika menjadi tenaga kerja bisa baca dan tulis dan punya skill yang diinginkan oleh dunia industri. Maka Pendidikan gratis versi khilafah bertujuan

1. Membina kepribadian islami dengan jalan menanamkan tsaqofah Islam sebagai sistem keyakinan, pemikiran dan prilaku
2. Mempersiapkan generasi kaum muslim yang memiliki keahlian dan spesialisasi di seluruh bidang kehidupan; kedokteran, biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya.

Jika dari sisi tujuannya berbeda maka pembiayaannya pun sumbernya juga berbeda. Sumber pembiayaan Negara Khilafah menurut An Nabhani adalah:

1. Pos fa’i  dan kharaj yang merupakan kepemilikan Negara seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dhoribah (pajak)
2. Pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Adapun dari pos zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukan sendiri, yaitu 8 mustahik zakat

Jika sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhwatirkan akan timbul efek negatif jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka Negara wajib mencukupinya dengan cara berhutang (qaradh). Hutang ini dilunasi oleh Negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslim (Abdurahman Maliki, As-Siyasah al Iqtishadiyah Al Mustla)

Biaya pendidikan dari Baitul Mal secara garis besar dibelanjakan untuk 2 kepentingan. Pertama: untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua: untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya (Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi di Dalam Islam)

Obama ingin agar hubungan AS dengan dunia Islam memulai babak baru untuk memutus rantai kecurigaan dan ketidakpercayaan. Bagaimanapun menurut Obama, Islam dan Amerika memiliki kesamaan prinsip yaitu keadilan dan kemajuan, toleransi dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Untuk menekankan pesan-pesannya, Obama pun tidak segan-segan mengutip Al Quran di samping Injil untuk menunjukkan penghargaannya terhadap Islam. Seperti biasanya, Obama pun kembali mengingatkan pendengar bahwa ia dibesarkan di masyarakat muslim. Ia juga membagi pengalamannya bekerja dengan warga muslim Chicago dalam perjalanan karirnya di sana.

Pada awal pidatonya, Obama dengan sangat bersemangat mengingatkan dunia terhadap masa keemasan dan kontribusi peradaban Islam masa lalu bagi dunia seperti pendidikan, arsitektur, sains, persamaan ras dan toleransi keberagaman yang terekam dalam sejarah Islam Andalusia. Peradaban besar ini, kata Obama, membuka jalan terjadinya Renaissance Barat. Kembali ke masa kini, Obama lalu menggambarkan kontribusi kontemporer warganegaranya yang beragama Islam dalam kehidupan Amerika.

Setelah memuji Islam dan muslim, Obama lalu mengajak pendengarnya untuk juga melakukan hal yang sama terhadap Amerika. Ketika Obama berusaha menolak stereotipe negatif di Amerika, Obama pun berharap agar umat muslim menghapus persepsi mereka yang keliru tentang Amerika. Amerika, cetus Obama bukanlah imperium yang egois. Justru Amerika adalah sumber kemajuan yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Selama dua ratus tahun lebih Amerika berjuang untuk menegakkan ide bahwa siapapun mereka semua diciptakan sejajar. Dan ini pun terbukti bahwa seorang Barack Obama, yang berasal dari kultur yang berbeda, mampu terpilih sebagai Presiden Amerika. Namun menurut Obama, kisah dirinya bukanlah pengecualian. Ia lalu sebutkan bagaimana 7 juta warga muslim Amerika pun mampu menikmati penghasilan dan pendidikan yang lebih tinggi dari rata-rata.

Obama lalu menekankan bagaimana toleransi Amerika terhadap Islam dengan banyaknya masjid dan adanya perlindungan hukum terhadap hak muslimah untuk mengenakan kerudung di sana. Maka tandas Obama, tidak ada alasan bagi Amerika dan Islam untuk tidak mampu bekerjasama karena semua mengingingkan hal yang sama: hidup dengan damai dan aman, pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak, kecintaan terhadap keluarga dan Tuhan.

Setelah itu, Obama berusaha menunjukkan ada berbagai isu atau sumber ketegangan yang memang harus dihadapi secara bersama-sama, yaitu:

• Kaum Ekstrimis yang menggunakan Kekerasan
• Ketegangan di Timur Tengah, Arab, Israel, dan komunitas Palestina
• Senjata Nuklir Iran
• Demokrasi dan nilai universal
• Kebebasan Beragama (kekeliruan menggandeng toleransi islam dengan inquisition)
• Hak Perempuan
• Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan (dalam konteks globalisasi, pendidikan, sains dan teknologi, ekonomi, budaya)

Kaum Ekstrimis yang menggunakan Kekerasan (dalam segala bentuknya)

Menekankan kembali bahwa Amerika tidak sedang dan tidak akan berperang melawan Islam. Namun ia akan memerangi kaum ekstrimis yang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Bagi Amerika, al Qaeda harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang membunuh warga Amerika yang tidak berdosa pada kasus 911 dan ini adalah harga mati. Amerika juga tidak ingin menduduki Afghanistan selama kaum ekstrimis bisa dihapus.

Komentar :

Pertanyaannya, benarkah Al Qaeda satu-satunya yang bertanggungjawab? Mengapa penyelidikan WTC tidak tuntas? Bagaimana dengan warga negara sipil Pakistan dan Afghanistan yang menjadi korban serangan pesawat tidak berawak atas perintah Presiden Obama sendiri? Di sini ada masalah yang sengaja ditutup-tutupi karena parameter atau ukuran menghentikan ekstrimisme dengan kekerasan tidak jelas sehingga bisa jadi masih memerlukan keberadaan militer dalam waktu yang lama. Dengan begitu bukankah itu sama saja dengan pendudukan. Justru apabila Obama memang ingin menunjukkan kekuatan ideologinya, ia tidak perlu menggunakan kekerasan. Bukankah di pidatonya ia juga mengutip Thomas Jefferson, yang berkata: “I hope that our wisdom will grow with our power, and teach us that the less we use our power the greater it will be.” Kenyataannya, Obama –meski ia berusaha nampak bijak dalam pidatonya– justru menaikkan jumlah tentara AS yang akan dikirim ke Afghanistan. Artinya, bijaknya Obama nampak tidak lebih dari sekedar kata-kata )

Dalam hal Iraq, Obama berjanji akan menarik pasukannya pada tahun 2012, dan ia tidak memiliki keinginan untuk bertahan disana, membangun pangkalan militer, atau pun menghisap kekayaan Iraq.

Komentar :

(Untuk mengontrol negara lain, Amerika memang tidak harus bercokol di sana, namun cukup mendudukkan antek-anteknya saja)

Obama juga menegaskan bahwa ia menggulung Guantanamo dan melarang penyiksaan.

Komentar :

(Namun jangan lupa, Amerika selalu bisa menggunakan negara ketiga untuk menyiksa).

Dalam poin pertama ini, Obama berusaha keras menunjukkan komitmen dan kebijakan yang ia buat dan ia berharap agar umat Islam melakukan komitmen yang sama dengan mengucilkan kaum ekstrimis.

Ketegangan di Timur Tengah, Arab, Israel, dan komunitas Palestina

Obama kembali menegaskan hubungan yang erat antara AS dan Israel. Kisah tragis kaum Yahudi selama perang dunia II tidak boleh dilupakan. Namun nasib bangsa Palestina juga tidak boleh dibiarkan terlunta-lunta.

Untuk bisa menuju kedamaian di Timur Tengah, Obama ingin agar Israel menghentikan aksi perluasan tinggal baru (settlement) warga yahudi di tanah yang dimiliki warga palestina, memastikan agar warga palestina bisa bekerja dan hidup dengan damai, dan memajukan taraf hidup mereka sebagai prasyarat perdamaian. Di samping itu, Hamas juga harus meninggalkan aspirasinya untuk menghancurkan Israel, menghentikan kekerasan, dan mengakui keberadaan Israel.

Komentar :

(Obama seakan lupa bahwa warga yahudi pun masih bisa hidup dibawah kekuasaan Islam. Isu mengenai hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina juga tidak disebutkan. Apa yang Obama minta bagi umat untuk mengakui keberadaan Israel berarti pengakuan terhadap penjajahan. Bukankah ini merupakan antitesis dari prinsip kemerdekaan yang konon Amerika junjung tinggi? Apakah ini merupakan refleksi dari sejarah AS yang menjajah bangsa Indian dulu? Berikutnya, mengapa warga Palestina harus menanggung akibat tindakan kekerasan Eropa terhadap kaum Yahudi di Eropa masa itu? Hubungan ‘budaya yang erat’ antara AS dan Israel yang Obama sampaikan –sebagai alasan komitmen AS terhadap Israel– juga tidak akurat, karena ‘hubungan’ itu sebenarnya adalah hubungan yang masih relatif muda, yang dijalin sebagai kepentingan AS untuk menempatkan pengaruhnya di Timur Tengah melalui Israel. Sebelum Israel terbentuk, kaum Yahudi di AS termasuk kaum yang mengalami diskriminasi budaya dan politik di AS)

Senjata Nuklir Iran

Mengenai senjata nuklir, Obama mengutip perilaku antagonistik Iran terhadap AS. Namun, alasan terkuat Obama untuk melarang senjata nuklir Iran adalah menghindari perlombaan senjata di Timur Tengah. Obama juga menyatakan komitmen dia untuk mencapai kondisi dimana tidak ada satu negara pun yang kelak akan memiliki senjata nuklir

Komentar :

(Untuk terlihat obyektif sehingga tidak terlihat memiliki standar ganda, tentu ucapan ini masuk akal. Namun, ucapan ini sebenarnya tidak berbobot karena apakah mungkin AS mengorbankan arsenal nuklirnya sebagai komitmen obama untuk melahirkan dunia yang bebas nuklir? Kedua, bagaimana dengan Israel dan mengapa tidak diselidiki lebih lanjut? Mengapa hanya Iran?)

Demokrasi dan nilai universal

Berbeda dengan Bush yang menekankan komitmennya untuk menyebarkan demokrasi, Obama memulai dengan pernyataan bahwa penerapan sistem pemerintahan tertentu tidak boleh didikte oleh suatu negara terhadap negara manapun. Namun demikian, Obama percaya bahwa hal-hal berikut bernilai universal: kebebasan berpendapat, kepercayaan terhadap supremasi hukum dan administrasi negara yang tidak pilih kasih, pemerintahan yang transparan dan tidak mencuri dari rakyat, dan kebebasan untuk memilih jalan kehidupan masing-masing. Ini semua, menurut Obama, bukan milik Amerika semata, namun adalah milik dunia yang Amerika akan bela dimanapun berada. Obama lalu menyatakan bahwa Amerika akan menghargai pemerintahan yang terbentuk oleh pemilu yang damai, cinta perdamaian — selama ia memerintah dengan menghargai semua hak warganegaranya. Obama lalu menceramahi dunia Islam untuk berkuasa dengan mengambil simpati rakyat, bukan dengan ancaman; menghormati kaum minoritas, memiliki sikap toleransi dan siap berkompromi.

Komentar :

(Ini tentu kedengaran aneh, karena Obama berpidato di Mesir yang banyak sekali melanggar ‘nilai-nilai’ yang baru saja Obama ucapkan. Di sisi lain, pemerintahan Hamas lahir karena pemilu yang damai. Memang benar bahwa Hamas bukan pemerintahan yang ‘cinta damai’ dengan memerangi Israel. Namun bukankah hal ini juga dilakukan Amerika yang pemerintahnya dibentuk dengan pemilu yang damai, namun toh tidak ragu untuk menggunakan aksi kekerasan dalam membunuh warga sipil di iraq, afghanistan, dan pakistan dengan dalih ‘memburu ekstrimis’? )

Kebebasan Beragama

Obama mengkritik sikap sebagian umat Islam yang mengukur tingkat keyakinan agamanya dengan cara menolak keabsahan keyakinan pemeluk agama lain, seperti kristen maronit di Lebanon dan Kristen Koptik di Mesir. Demikian juga persaingan suni dan syiah di Iraq juga perlu dihentikan karena kerap berakhir dengan kekerasan yang tragis. Obama juga menyatakan komitmennya untuk mempermudah warga muslim AS dalam membayar zakatnya, yang memang dipersulit terutama paska 911. Obama lalu mengkritik sekutu Baratnya yang masih phobia dengan busana muslimah. Setelah itu Obama memuji Peran Turki dan Saudi Arabia dalam mensponsori dialog antar agama.

Komentar :

(Obama sempat membuat kekeliruan dalam mengutip sejarah ketika membuktikan toleransi islam dengan mengambil contoh inquisition. Sebenarnya, Obama juga tahu bahwa memiliki keyakinan tidak mutlak berakhir dengan kekerasan. Apa yang terjadi pada Maronit dan Koptik perlu dilihat konteks sejarahnya dimana Maronit sempat berkolaborator dengan Israel dalam pembantaian warga palestina di Shabra dan Shatila. Dalam hal dialog antar agama, agenda yang hendak dicapai sebenarnya adalah pluralisme dengan ujung bahwa semua agama adalah benar. Hal ini tentu tertolak dengan keyakinan Islam. Namun, dialog yang berujung kepada pluralisme bisa subur pada wilayah yang diterapkan paham sekularisme, karena keyakinan diserahkan kepada individu masing-masing dan keyakinan tersebut tidak boleh memiliki andil dalam mengatur kehidupan publik)

Hak Perempuan

Obama menyatakan secara tegas bahwa isu perempuan bukan isu Islam saja, namun juga isu bagi Amerika dan negara2 lainnya di dunia. Untuk itu Obama mendukung kemajuan perempuan selama itu adalah pilihan kaum perempuan sendiri. Obama juga tidak setuju bahwa perempuan harus melakukan hal yang sama dengan pria dalam rangka mencapai kesetaraan.

Komentar :

(Pernyataan Obama ini perlu dikaitkan dengan keterlibatan asing yang mendanai LSM di negeri2 muslim yang aktif menyuarakan isu kesetaraan jender)

Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan (dalam konteks globalisasi, pendidikan, sains dan teknologi, ekonomi, budaya)

Mengenai globalisasi, Obama pun menyadari kontradiksi yang terjadi. Di satu sisi timbul penyebaran tampilan seksual dan kekerasan, namun di sisi lain memberikan ruang kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Akibatnya terjadi pergeseran sosial dan perombakan nilai tradisional, identitas, dan relijiusitas, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di AS. Namun menurut Obama, kemajuan tidak harus menelantarkan nilai, yang terbukti seperti di Dubai dan Kuala Lumpur. Di AS sendiri, Obama menunjukkan kontribusi aktif dari warga muslim AS dalam bidang pendidikan

Komentar :

(Ucapan Obama ini juga perlu dikaitkan dengan aktifitas LSM di negeri muslim yang secara aktif berusaha merubah tatanan nilai tradisional Islam secara sengaja. Artinya perubahan nilai tidak terjadi begitu saja, namun ada unsur kesengajaan yang diagendakan).

Dalam pendidikan, Obama berusaha meningkatkan kerjasama dalam pertukaran pelajar dengan menerima pelajar terbaik dari dunia islam untuk hidup di Amerika, menyeponsori guru dan muridnya untuk bisa belajar dari jarak jauh, dan membangun jaringan anak muda dari Kansas hingga Kairo.

Komentar :

(Di sini memang terjadi konflik peradaban, entah disadari atau tidak oleh Obama. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibn Khaldun, bahwa yang lemah cenderung mengekor kepada yang kuat. Pengiriman mahasiswa muslim ke negeri Barat sebagai peradaban yang dominan cenderung menghasilkan mahasiswa muslim yang kebarat-baratan)

Obama juga berniat untuk membuka pusat sains dan inovasi di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara untuk mempercepat transfer teknologi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. AS juga akan bermitra dengan OKI untuk menghapus polio.

Komentar :

(Sains dan teknologi sebenarnya netral. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai umat Islam cukup puas sebagai pengguna teknologi)

Akhirnya, Obama lalu mengajak dunia Islam untuk menghadapi semua tantangan secara bersama-sama. Obama optimis bahwa ini bisa terjadi kalau dibarengi dengan keinginan yang kuat untuk membuka lembaran baru dengan mengingat masa lalu. (Rusydan)

Bolehkah istri diperlakukan sebagai properti, seperti yang diakui oleh Manohara?

Cara pandang yang menganggap istri sebagai properti sehingga bebas diperlakukan apa saja oleh suami, adalah cara pandang yang tidak sesuai dengan Alquran dan Hadist, sehingga bukan berasal dari Islam dan bertentangan dengan Islam.

Jadi apa yang dilakukan Pangeran Tengku Temenggong Muhammad Fakhry, seperti yang diekspos oleh pihak Manohara, bukan representasi dari ajaran Islam?

Ya. Kita harus bisa membedakan tindakan umat beragama dengan ajaran agama. Tindakan umat beragama ada yang sesuai dengan ajaran agama, ada juga yang menyimpang dari ajaran agama. Ajaran Islam tidak seharusnya diambil dari fakta yang berkembang, tapi diambil dari Alquran dan Hadits.

Bagaimana Alquran dan Hadits mengajarkannya? Bukankah dalam An Nisa ayat 34 suami dibolehkan memukul istri?

Ayat tersebut konteksnya adalah apabila istri membangkang untuk melakukan kewajiban atau membangkang karena tidak mau meninggalkan keharaman, sebagaimana panduan dalam Alquran Surat Nisa ayat 34 itu, untuk mendidik istri namun tidak tiba-tiba main pukul. Bila difahami dengan baik ayat tersebut maka terlihat jelas ada tahapan yang harus ditempuh seorang suami. Pertama ia akan menasehati istrinya, kalau istri masih tidak taat suami akan memisahkan istri di tempat tidur, dan jika masih membangkang suami dibolehkan memukul istrinya. Ibnu Katsir menjelaskan pukulan di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas yang tidak lain tujuannya sema-mata demi kebaikan. Jadi bukan memukul tanpa sebab yang dibolehkan Islam, atau memukul dengan cara yang menyakitkan atau berbekas.

Islam memberikan amanah tanggung jawab terhadap istri atau kepemimpinan keluarga kepada kepada suami sebagaimana yang tertulis dalam Alquran Surat An Nisa ayat 34. Sedangkan pada ayat 19-nya suami diperintahkan Allah untuk memimpin istrinya dalam suasana persahabatan dan memperlakukan istrinya dengan ma’ruf.

Dalam Haditspun Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada saat haji Wada’: “Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam urusan kaum perempuan, karena kalian telah mengambilnya sebagai amanat dari Allah, dan kalian pun telah menjadikan kehormatan mereka halal dengan kalimat Allah…”

Sabda Beliau SAW yang lainya, “ Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Sesungguhnya aku sendiri adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku.”

Nabi saw mencontohkan bagaimana bergaul dengan keluarganya: suka bersenda gurau, senantiasa bersikap lemah lembut, sering membuat istri-istrinya tertawa, dan menunjukkan kasih sayangnya terhadap keluarganya. Beliau tidak mencontohkan kepemimpinan yang otoriter dalam keluarga. Walaupun beliau yang mengambil keputusan, beliau memberikan kesempatan kepada istri-istrinya untuk menyampaikan keinginan dan pemikiran mereka, menjawab, membahas dan mendiskusikan perkataan-perkataan beliau kepada keluarganya. Hal ini misalnya terlihat dari penuturan Umar bin Khattab ra:

“Demi Allah, sesungguhnya kami pada masa jahiliah tidak memperdulikan urusan kaun perempuan, sampai Allah menurunkan ketentuan tentang mereka dan memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Sementara aku, ketika ada dalam satu urusan, tiba-tiba istriku berkata,”Seandainya engkau barbuat begini dan begitu’ Aku pun menjawabnya: Ada apa denganmu, apa perlunya engkau dengan urusan yang kulakukan? Ia menukas,”Sungguh aneh engkai ini, wahai anak al Khattab. Engkau menghendaki agar tidak dibantah, padahal putrimu (salah seorang istri Rasul SAW) sering mendebat Rasulullah SAW hingga pernah membuat beliau gusar sepanjang hari…”

Berdasarkan Al Qur’an dan Hadist di atas, tepatlah apa yang dinyatakan Ibnu Abbas, “Para istri berhak untuk merasakan suasana persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka pun berkewajiban untuk melakukan ketaatan dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka”.

Jadi jelaslah memperlakukan istri sebagai properti atau sebagai barang yang tidak punya kehendak dan perasaan, bertentangan dengan perintah memperlakukan istri dengan ma’ruf. Demikian juga, seorang suami yang memimpin istrinya dengan baik tidak akan membiarkan istrinya berperilaku bebas melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya karena seperti yang diamanahkan Allah SWT kepada suami dalam Alquran Surat At Tahrim ayat 6 agar menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka.

Bagaimana kalau kasusnya begini, suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena suami dianggap memiliki ‘penyakit’ penyimpangan seksual yang hanya mendapatkan kepuasan seksual bila menganiaya istrinya. Apakah Islam membolehkan?

Tidak.

Bagaimana mencegah lahirnya ‘penyakit’ seperti itu? Bagaimana agar mendapatkan suami yang tidak menyimpang?

Islam mencegah terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri dengan penanaman akidah dan ketundukan terhadap syariah Islam, penentuan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar kepada setiap Muslim, termasuk nahi munkar yang dilakukan oleh negara.

Dengan akidah yang kokoh, perempuan atau wali perempuan akan memilih suami dengan alasan utama ketakwaan seorang laki-laki. Islam menganjurkan untuk mengenali dan mendapatkan informasi tentang agama dan ketakwaan seorang laki-laki dari orang yang mengenal keseharian laki-laki tersebut , tidak hanya dari lisan laki-laki tersebut saja. Dengan landasan ketakwaan dan pemahaman Alquran dan Hadist , seorang suami tidak akan melakukan tindak kekerasan yang dilarang Allah terhadap istri. Suami akan takut kepada Allah, sehingga tidak akan berkata-kata kasar, melampiaskan kemarahan dengan tamparan atau pukulan yang berbekas/membahayakan, atau pun meninggalkan kewajibannya menafkahi istri.

Dengan adanya kewajiban amar ma’ruf nahi munkar, jika ada seorang suami tidak memperlakukan istrinya dengan ma’ruf maka yang menasehatinya pertama kali adalah istrinya, kemudian anggota keluarga lain yang mengetahui perbuatan tersebut. Apabila tidak ada keluarga lain yang menasehatinya, atau sudah dinasehati dia masih tetap melakukan pelanggaran tersebut, maka seorang istri bisa mengadukan perbuatan suaminya kepada polisi atau hakim yang ditunjuk oleh negara.

Apa sanksi bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya?

Apabila seorang polisi atau hakim mendapatkan pengaduan dari seorang istri mengenai tindak kekerasan suami terhadapnya, maka polisi harus mendapatkan bukti. Bukti bisa berupa pengakuan sukarela suami, sumpah dari istri korban kekerasan, atau kesaksian, atau kombinasi dari ketiganya. Apabila terbukti terjadi tindak kekerasan, maka kasus tersebut harus ditelaah. Apabila kasus tersebut terjadi karena kekhilafan semata, maka polisi atau hakim akan memberikan nasehat dan peringatan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah dan mengawasi perkembangan kasus dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga agar kasus tersebut tidak terulang.

Apabila kasusnya terjadi karena orang tersebut suka minum minuman keras, maka hakim akan menjatuhkan sanksi bagi peminum minuman keras dan diwajibkan mengikuti program rehabilitasi dari ketergantungan minuman keras. Demikian juga kalau kasusnya karena penyimpangan psikologis, maka hakim akan mewajibkannya mengikuti rehabilitasi kejiwaan. Selama proses tersebut seorang istri bisa memilih ingin tetap mempertahankan pernikahannya atau menggugat cerai.

Dalam banyak kasus kekerasan suami terhadap istri, setelah sadar tidak melakukan tindak kekerasan dan dimaafkan oleh istri, tindak kekerasan kemudian berulang lagi setelah jangka waktu tertentu, dan kejadian ini bisa berulang selama beberapa kali. Untuk kasus seperti ini, perceraian tentu merupakan solusi, dan hakim bisa mengumumkan keburukan suami ini kepada khalayak agar tidak ada perempuan lain yang akan menjadi korban berikutnya. Apabila ia terus melakukan tindak kekerasan kepada mantan istrinya, maka ia dikenakan hukum qishash sebagaimana kasus pidana dalam kehidupan publik, misalnya kalau ia menampar mantan istrinya maka istrinya akan balas menampar wajahnya dihadapan hakim.

Bagaimana kalau sang istri mengalami kesulitan untuk mengadukan tindak kekerasan suaminya kepada polisi atau hakim?

Kalau ada hambatan untuk mengadukan kepada polisi atau hakim, maka istri harus mencari cara melapor secara tertulis, atau dengan rekaman suara menyampaikan pengaduannya melalui orang lain agar sampai kepada polisi atau hakim. Pendek kata, tindak kekerasan suami yang tidak sesuai syariah tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariah juga,

Dalam kasus Mano, apakah sudah diselesaikan sesuai dengan tuntunan syariah Islam?

Jelas belum. Pertama dari sisi pengaduan. Harusnya pengaduan dilakukan oleh Mano sendiri, bukan oleh ibunya, karena ia sudah baligh dalam hukum Islam. Kecuali kalau ia belum baligh, maka walinya yang bisa membuat pengaduan. Harus seperti itu, karena Islam tidak membolehkan negara campur tangan dalam urusan privat rumah tangga, kecuali apabila suami atau istri dalam rumah tangga itu yang meminta negara untuk turut campur.

Yang kedua, dalam Islam, kasus Manohara dan semacamnya bukan untuk komsumsi publik! seharusnya penanganan kasus harus secara tertutup, tidak terbuka untuk publik, karena Islam mengajarkan untuk menutupi aib individu, sampai ada sebab yang dibolehkan Allah untuk membuka aib itu kepada publik. Kalau saja kasus Mano diselesaikan sesuai tuntunan Islam, peluang suaminya sadar kemudian keluarganya bisa berjalan baik dan mengubur kesalahan-kesalahan yang telah lalu tentu akan lebih besar.[mediaumat.com]

Menyaksikan berita mengenai penggusuran memang sangat menyakitkan. Ibaratnya, negeri ini sudah tidak lagi dijajah Belanda, tapi rakyat seolah terusir dari negerinya sendiri. Hidup tanpa tempat tinggal yang layak. Hidup di pinggir kali, di pinggir rel atau di bawah jembatan dengan bangunan rumah seadanya, dari kardus atau seng-seng berkarat. Belum lagi harus berdesak-desakkan dengan anggota keluarga yang lain.

Memang, di negeri kita ini, jumlah penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak jumlahnya masih sangat banyak. Di sisi lain, bangunan mewah berharga miliaran hanya ditinggali 3-4 orang. Iri, dengan rezeki orang lain. Rasanya, bukan itu pokok permasalahan yang harus dibahas. Tetapi adalah mengapa masih ada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak? Masalah tempat tinggal, menurut sebagian orang memang berkaitan erat dengan masalah ekonomi. Rasanya wajar jika masih ada orang yang tidak punya rumah, karena ekonominya memang berada di kelas bawah. Jika kita runtut lagi, tentu permasalahannya menjadi meluas ke arah mengapa ekonomi sulit? Karena malas bekerja atau tidak ada lapangan pekerjaan, atau tidak punya keterampilan dan keahlian? Dan sebagainya. Tapi pada tulisan ini, saya ingin memberikan wacana yang sangat unik mengenai kebijakan di seputar masalah tanah yang tentu erat kaitannya dengan masalah tempat tinggal. Yaitu pandangan Syari’at Islam mengenai politik tanah atau pengaturan tanah. Sebagai agama yang tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, rasanya wacana ini patut untuk dipertimbangkan. Saat ini, tidak ada hukum yang jelas mengenai apa saja yang termasuk kepemilikan rakyat, kepemilikan negara dan kepemilikan individu/swasta. Tidak ada penjelasan detail isi UUD pasal 33 tentang hal apa saja yang termasuk hajat hidup orang banyak atau kepemilikan umum. Terbukti dari banyaknya sumber daya yang awalnya dikelola oleh negara untuk kepentingan umum menjadi diserahkan kepada swasta atau mekanisme pasar. Sumber daya yang awalnya mudah perolehannya (murah atau terjangkau) seperti listrik, air, tambang-tambang, hutan dan sebagainya menjadi sulit dan tidak terjangkau, karena sekarang tergolong kepemilikan swasta. Pandangan suatu sumber daya terkadang tergolong kepemilikan negara, terkadang tergolong kepemilikan individu, tergantung siapa yang berkuasa. Termasuk, bagaimana hukum kepemilikan tanah. Apakah tanah termasuk kepemilikan individu/swasta, kepemilikan umum atau kepemilikan negara? Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, dapat teramati dari seringnya terjadi kasus seputar tanah. Seperti kasus di AlasTlogo Pasuruan atau kasus penggusuran yang sering terjadi di kota-kota besar. Dalam pandangan Syari’at Islam kebutuhan tempat tinggal adalah kebutuhan asasi bagi setiap warga negaranya. Tanah adalah kepemilikan umum bagi siapa saja. Kecuali untuk tanah yang darinya terdapat sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti hutan, tambang emas, tambang minyak dan sebagainya, maka pengelolaannya diserahkan kepada negara, bukan swasta. Selain itu, Islam telah mengatur sebab-sebab kepemilikian tanah. Islam menjadikan kepemilikan tanah dengan sebab membeli, warisan, hibah, menghidupkan tanah mati, dan pemberian negara secara cuma-cuma (Abdurahman AlMaliki dalam buku Politik Ekonomi Islam, hal: 59). Yang menarik dari sebab kepemilikan ini adalah perolehan tanah dengan menghidupkan tanah mati dan pemberian negara secara cuma-cuma. Yakni kepemilikan tanah dilihat dari sisi produktifitasnya. Siapa saja yang dapat memproduktifkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. “Sebelumnya tanah itu milik Alloh dan RasulNya, kemudian setelah itu milik kalian. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi yang menelantarkan selama tiga tahun”. (HR. Baihaqi dan Thoriq). Aturan ini berlaku untuk tanah mati. Yaitu tanah yang dibiarkan terlantar dan tidak dikelola dalam waktu lebih dari dari tiga tahun. Keadaan yang sering kita hadapi saat ini adalah aturan kepemilikan tanah yang berbau feodalisme. Yakni seorang individu terkadang memiliki tanah yang sangat luas, padahal ia tidak menggunakan tanah tersebut untuk sesuatu yang produktif atau dengan kata lain ia menelantarkan tanah tersebut. Akibatnya banyak orang lain yang sebaliknya, tidak memiliki tanah karena tidak ada modal atau kekayaan. Sebenarnya seorang individu memiliki tanah yang luas bukanlah suatu masalah. Permasalahannya terletak pada produktivitas tanah tersebut. Jika tanah yang luas itu tidak dikelola padahal ada orang lain yang tidak memiliki tanah namun mampu mengelola tanah, maka itulah masalahnya. Solusi untuk masalah ini bukanlah land reform seperti konsep pengaturan tanah dalam pandangan sosialisme. Yakni setiap anggota masyarakat diberikan tanah dengan luas yang sama. Mengapa bukan land reform? Alasannya seperti apa yang sudah terungkap pada paparan sebelumnya, yakni kepemilikan tanah mati tergantung siapa yang mampu memproduktifiskannya. Sedangkan kemampuan seseorang untuk mengolah tanah dapat berbeda-beda. Maka, siapa saja yang mampu mengelola tanah mati, hendaknya memagarinya dengan luas yang mampu untuk dikelolanya. Ini akan lebih adil. Secara birokrasi, ia dapat langsung mencatatkan kepemilikan atas tanah tersebut. Dengan pengaturan tanah seperti inilah masyarakat akan sejahtera. Masyarakat dapat hidup dengan tempat tinggal yang layak. Hal ini karena secara logika kepemilikan seseorang terhadap tanah akan terbatasi dengan kemampuannya mengelola tanah tersebut. Tidak ada seseorang yang memiliki tanah yang sangat luas, karena secara rasional kemampuannya mengelola tanah pasti terbatas. Sistem ini memang memerlukan banyak lagi penjelasan. Yaitu penjelasan yang digali dari sumber-sumber hukum Al-Qur’an dan hadist. Seperti produktifitas tanah meliputi apa saja, apakah hanya untuk pertanian dan perkebunan, atau penjelasan mengenai memproduktifkan tanah di Daerah Aliran Sungai atau pinggiran kereta api dan sebagainya. Namun dengan gambaran umum seperti ini, setidaknya ada solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Sementara, di sisi lain ada banyak tanah yang terbengkalai, tidak terurus sehingga ditumbuhi rumput-rumput dan ilalang. Dengan demikian, kita bisa berharap tidak ada lagi rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tidak ada lagi penggusuran. Karena tidak ada para feodal dan tanah mati. Wallahu’alam bish showwab (yulia)

www.mediaindonesia.wordpress.com

comment : Para pejabat dalam sistem Khilafah Islam tidak mendapat gaji. mereke hanya mendapat santunan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kalau sekarang? Untuk kampanye saja sudah mengeluarkan uang sebegitu banyak. Apa jadinya jika sudah terpilih nanti?

maukah para pemimpin saat ini, hanya sekedar menerima santunan saja?