DAMPAK BURUK UTANG BUKAN MITOS

 Oleh: Ivan A Hadar

Pilpres kali ini kembali mencuatkan polemik terkait utang pemerintah yang melonjak dari sekitar Rp1.300 triliun (awal 2008) menjadi Rp1.700 triliun (Maret 2009).

Selain itu, yang juga menjadi sorotan publik adalah pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) diambil dari utang luar negeri. Padahal, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dua kali pada Maret dan Oktober 2005, jaring pengaman pun dibuat sebagai kompensasi untuk warga miskin lewat program BLT.

Pemerintah memang telah membantah kabar tersebut, termasuk mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun menjadi 32%, lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi contoh rasio utang negara maju seperti Jepang yang mencapai 217%,Amerika Serikat (AS) 81,2%,dan Inggris 61%. Bagi pemerintah, utang Indonesia “masih aman”. Seakan tak perlu cemas atas dampak utang, pemerintah pun berani berutang dengan bunga antara 10,5–11,75% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga utang swasta (8–10%) atau tingkat bunga yang bisa diperoleh negara maju (3–4%).

Lebih dari 40 tahun lalu,Francis X Cavanaugh, ekonom AS terkenal, dalam bukunya The Truth about The National Debt,Five Myths and One Reality (1966), mempertanyakan kebenaran asumsi tentang dampak negatif utang luar negeri dengan menyebutnya sebagai mitos. Dari “lima mitos yang menakutkan tentang utang”, menurut pemikiran Cavanaugh itu, dua di antaranya relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Dalam buku itu yang disebutkan pertama kali adalah “mitos bahwa utang yang besar akan membebani anak cucu”.

Padahal, menurut Cavanaugh, tidak selalu harus demikian,sebab kita tidak dapat menentukan dalam jumlah berapa utang itu benar-benar menjadi beban dan pada jumlah berapa tidak dianggap beban. Kutipan dari Walter Russel yang diajukan Cavanaugh bahwa utang di AS dan Inggris telah berusia 300 tahun dan, berbeda dengan pendapat umum, utang itu tidak menghancurkan kedua negara tersebut, bahkan “On the contrary, sinking deeper into debt, first Britain and than United States created most dynamic societies the world has ever known,”(Los Angeles Times,17/1/1993),tentu saja bukan contoh yang berlaku umum.

Baik AS maupun Inggris serta negaranegara industri lain di masa lalu umumnya meminjam dana dari sumber-sumber dalam negeri mereka sendiri karena memang ada akumulasi modal yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam dari wilayah jajahan mereka. Saat ini pun hampir semua negara industri terhitung sebagai negara pengutang yang dari segi jumlah nominal sebagian berutang lebih besar dibandingkan negara–negara berkembang pengutang berat.

Memang,dari sudut cash flow jelas berbeda. Bagi penganut neoliberalisme, yang biasanya menyuarakan kepentingan kelompok kapitalis, utang bisa menunjukkan bonafidenya seorang pengusaha atau sebuah negara. Sebab, ketika seseorang atau sebuah negara masih diberi utang, berarti dia masih dipercaya dan dianggap mampu membayar kembali utangutangnya sehingga merupakan suatu kebanggaan bila utang yang diterima semakin besar. Hal ini yang sering kita dengar dari para pejabat pemerintah, terutama di zaman Orde Baru, sekembalinya dari perundingan dengan negaranegara anggota CGI.

Usulan agar Indonesia meminta penghapusan (sebagian) utang luar negerinya oleh kelompok ini dianggap akan menurunkan kredibilitas negara.Padahal, bagi Indonesia yang perekonomiannya dilanda krisis berat sejak pertengahan 1997, permintaan tersebut, termasuk oleh insider kelompok kreditor seperti yang pernah diungkapkan Hubert Neiss semasa menjadi pejabat di IMF, dinilai cukup layak. Lagipula, hal tersebut pernah mempunyai beberapa preseden, termasuk penghapusan utang luar negeri Indonesia di masa awal Orde Baru. Rupanya, citra Indonesia sebagai “anak manis” (good boy) yang selama 30 tahun lancar membayar cicilan utang luar negeri berikut bunganya ingin tetap dipertahankan.

Berbicara tentang dampak utang luar negeri pada (kebanyakan rakyat) Indonesia saat ini dipastikan menyengsarakan. Sebab, kewajiban membayar utang yang demikian besar memperlambat proses recovery sosial-ekonomi. Betapa tidak? Indikator utama ekonomi makro dalam hubungannya dengan kemampuan membayar kembali utang luar negeri, yang selama ini dijadikan alasan untuk memuji-muji Indonesia sebagai “anak manis” dan “contoh keberhasilan”, terbukti banyak yang dikaburkan. Jutaan manusia di negaranegara berkembang pengutang berat seakan dirampas kesempatannya memperbaiki hidup karena pemerintah mereka harus mencicil utang luar negerinya. Betapa tidak?

Menurut hitungan, Indonesia yang kita cintai ini setiap harinya harus “menabung” minimal USD40 juta untuk mampu mencicil utang ketika jatuh tempo. Melihat kenyataan ini, banyak yang sewot dan karena itu seperti halnya German Watch menganjurkan pengemplangan utang karena: ”Selama setiap hari puluhan ribu anakanak di negara berkembang mati kelaparan serta sebagian besar rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan, selama itu pula uang mereka sebaiknya dipakai untuk membeli makanan, bukan untuk mencicil utang luar negerinya.

” Dalam satu hal, penulis sependapat dengan Cavanaugh yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu cemas dengan mitos “ancaman asing”, yang seolah-olah akan menolak memberikan utang atau mengancam (lewat para investornya) untuk hengkang dari bumi Nusantara. Yang juga perlu dikritisi adalah kesan seakan-akan Indonesia tidak bisa hidup tanpa bantuan asing (baca: utang luar negeri). Semua itu, tampaknya, sengaja dimitoskan pihak asing agar utang luar negeri menjadi benar-benar bagian dari pemulihan ekonomi Indonesia.

Padahal, apa yang dikenal dalam teori ekonomi internasional sebagai “Fisher Paradox” berdasarkan tulisan Profesor Fisher (1993) menemukan hal sebaliknya.Fisher mengemukakan bahwa negaranegara pengutang besar yang terpaksa melakukan net transfer untuk mencicil utang dan berbarengan dengan itu mengalami kemerosotan dalam daya beli dari penghasilan ekspornya, jelas, mengalami situasi yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang dilakukan negaranegara ini, semakin besar nilai utang luar negeri yang menumpuk.

Indonesia, menurut perhitungan dari data utang terbaru, termasuk negara yang saat ini berada dalam situasi “Fisher Paradoks”.

sumber : http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/4718-dampak-buruk-utang-bukan-mitos.html

Advertisement